
Jakarta, custombloggertemplates Indonesia
—
Membangun sebuah jalur pejalan kaki di kawasan Dukuh Atas sekilas terdengar sederhana. Namun di balik rencana pembangunan Pedestrian Deck Dukuh Atas, PT
MRT
Jakarta
(Perseroda) justru menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks.
Mulai dari membangun struktur di atas sungai dan di sela-sela terowongan MRT yang masih beroperasi, menjaga rumah pompa tetap berfungsi selama konstruksi, hingga menyatukan banyak operator transportasi dan pemilik aset agar kawasan tersebut benar-benar terintegrasi.
Proyek pedestrian deck berbentuk melingkar itu menjadi bagian dari pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas yang ditargetkan menghubungkan enam moda transportasi, yakni MRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, Kereta Bandara, dan TransJakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Infrastruktur ini juga diharapkan menciptakan perpindahan antarmoda yang lebih mudah melalui jaringan pejalan kaki yang saling terhubung.
Tak Sekadar Bangun Jembatan Pejalan Kaki
Bagi MRT Jakarta, pembangunan pedestrian deck bukan sekadar menghadirkan jembatan baru bagi pejalan kaki. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari mandat perusahaan dalam mengembangkan kawasan berbasis transit di sekitar stasiun MRT.
TOD Planning Department Head MRT Jakarta Sagita Devi menjelaskan pengembangan kawasan berbasis transit tak hanya berfokus pada pembangunan jalur kereta maupun operasional MRT, tetapi juga mendorong integrasi antarmoda, peningkatan konektivitas pejalan kaki, penataan ruang publik, hingga pengembangan kawasan yang mampu mendorong aktivitas ekonomi.
Menurut Sagita, selama hampir tujuh tahun MRT beroperasi, salah satu fokus pengembangan kawasan TOD adalah meningkatkan konektivitas pejalan kaki dengan menghubungkan stasiun, bangunan, dan ruang publik secara
seamless
.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
[Gambas:Youtube]
Ia mengatakan pengembangan kawasan tersebut tidak dapat dilakukan MRT sendirian. Perencanaan kawasan TOD harus melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, operator transportasi, hingga pemilik lahan dan bangunan di sekitar kawasan agar memiliki arah pengembangan yang sama.
“Kalau misalnya dalam pengelolaan kawasan TOD ini kita memang enggak bisa bergerak sendiri dan kita butuh kolaborasi dari semua stakeholders dalam pengembangannya,” kata Sagita dalam workshop MRT Jakarta Fellowship Program 2026, Kamis (30/7).
Menurut dia, kolaborasi tersebut diperlukan agar pembangunan kawasan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dan menciptakan manfaat yang lebih luas bagi pengguna transportasi maupun aktivitas di sekitar kawasan.
Membangun di Kawasan yang Sudah Padat
Visi menghubungkan kawasan melalui jaringan pejalan kaki itu, menurut Advisor Program Management Office Division MRT Jakarta Agus Trihan, berhadapan dengan kondisi lapangan yang jauh lebih rumit dibanding yang terlihat dalam desain.
“PR-nya bikin proyek ini ada dua, teknis sama administratif,” kata Agus.
Dari sisi teknis, sebagian pondasi pedestrian deck harus dibangun di antara terowongan MRT yang masih beroperasi. Struktur bentangnya juga harus melintasi sungai dan Jalan Jenderal Sudirman tanpa mengganggu aktivitas di bawahnya.
“Terus ada pondasi yang harus berada di antara terowongan MRT. Lalu bentang kolom dari sini ke sini itu 66 meter di atas sungai. Sini-sini 66 (meter) juga di atas jalan,” ujarnya.
Tantangan lainnya adalah keberadaan rumah pompa di sisi selatan kawasan. Menurut Agus, fasilitas tersebut harus tetap beroperasi selama proses pembangunan karena berperan mengendalikan genangan di
underpass
Sudirman.
“Itu ketika pembangunan kita harus maintain biar tetap beroperasional. Karena kita enggak bisa kalau dia mati, itu cepat naik air di
underpass
, lalu cepat banjir,” katanya.
Selain tantangan konstruksi, proyek ini juga menuntut koordinasi lintas instansi karena jalur pedestrian deck akan melintasi aset milik berbagai pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, PT KAI, Railink, pemerintah pusat, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Jadi memang cukup banyak ya,
stakeholders
-nya sangat banyak. Dan di area yang cukup padat dan sensitif. Jadi itu tantangan yang kita hadapi, selain teknis adalah banyaknya
stakeholders
yang harus di-
manage
,” ujar Agus.
Gambaran tersebut juga diakui Pemprov DKI Jakarta. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan tantangan terbesar dalam mewujudkan integrasi kawasan Dukuh Atas bukan semata pembangunan fisik.
Banyak hal yang perlu dilakukan seperti memastikan berbagai operator transportasi, sistem, kewenangan, dan pemilik aset dapat bekerja bersama sehingga masyarakat dapat berpindah antarmoda dengan mudah, aman, dan nyaman.
Menurut Marulina, setiap pihak memiliki kebutuhan operasional dan kewenangan yang berbeda sehingga seluruh perencanaan harus diselaraskan agar konektivitas yang dibangun benar-benar berorientasi pada pengguna.
“Terlebih, kawasan Dukuh Atas menghubungkan berbagai ragam moda transportasi, yang masing-masing memiliki karakteristik infrastruktur dan pengelolaan berbeda,” ujar Marulina kepada
custombloggertemplatesIndonesia.com
, Kamis (30/7).
Karena itu, kata dia, Pemprov DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, operator transportasi publik, komunitas, serta para pemilik aset di kawasan Dukuh Atas.
Salah satu upaya yang telah dilakukan ialah menggelar
focus group discussion
(FGD) pada 28 April 2026 yang mempertemukan pemerintah pusat, operator transportasi, komunitas, dan pemilik aset untuk memetakan kebutuhan serta peluang konektivitas kawasan.
Menurut Marulina, forum tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan pengembangan pedestrian deck agar tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari integrasi kawasan secara keseluruhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemilik aset di sekitar Dukuh Atas.
“Bagi operator dan pemilik aset, konektivitas yang lebih baik akan memperkuat keterhubungan dengan jaringan trasportasi publik dan aktivitas di kawasan Dukuh Atas,” tuturnya.
[Gambas:Photo custombloggertemplates]
Pengamat tata kota Yayat Supriatna menilai pembangunan pedestrian deck merupakan langkah penting untuk meningkatkan walkability, yakni kemudahan masyarakat berjalan kaki ketika berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya. Menurutnya, konsep tersebut merupakan fondasi integrasi fisik dalam sistem transportasi publik.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur saja belum cukup untuk mewujudkan integrasi transportasi secara utuh.
“Jadi menurut saya, di sini masalahnya dari pendekatan-pendekatan integrasi secara fisik ini, maka pengembangan selanjutnya adalah integrasi secara tarif dan integrasi secara jadwal,” kata Yayat.
Ia menilai integrasi tarif dan jadwal akan menjadi tahapan berikutnya agar masyarakat tidak lagi terbebani biaya tambahan maupun waktu tunggu saat berpindah moda transportasi.
Pedestrian Deck Dukuh Atas saat ini memasuki tahap tender kontraktor setelah penyelesaian
basic design
. PT MRT Jakarta menargetkan kontraktor dapat mulai bergabung pada November mendatang, sementara pembangunan ditargetkan rampung pada akhir 2028.
Selain menghubungkan enam moda transportasi, pedestrian deck tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas kawasan Dukuh Atas melalui jaringan pejalan kaki yang lebih nyaman dan terintegrasi.
[Gambas:Video custombloggertemplates]
Menyatukan Banyak Kepentingan
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN:
1
2
Baca lagi: BMKG Ungkap Daftar 8 Wilayah Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini
Baca lagi: Said Abdullah: RedTalks Tempat Kami Mendengar Suara Anak Muda
Baca lagi: Penulis Jepang Keigo Higashino Meninggal Dunia dalam Usia 68 Tahun




One Response
Bahasannya daging semua nih gan, enak dibaca dari awal sampe akhir gak bikin bosen. Makasih pencerahannya! Dapatkan informasi terpercaya hanya di profit88 link.