Amran Luruskan Omongan Prabowo soal Penggilingan Beras Untung Rp2 T

Jakarta, custombloggertemplates Indonesia

—

Menteri Pertanian Andi

Amran Sulaiman

meluruskan konteks pernyataan Presiden

Prabowo Subianto

yang menyebut ada penggilingan padi meraup keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan.

Menurut Amran, angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan bisnis yang wajar, melainkan bagian dari dugaan praktik penipuan mutu beras yang kini diproses aparat penegak hukum.

Penjelasan itu disampaikan Amran setelah pernyataan Prabowo yang disampaikan pada peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) tahun lalu kembali ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan beragam tafsir mengenai asal-usul angka Rp2 triliun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Pertanyaan-pertanyaan kemarin ada yang

statement

dari Bapak Presiden, kami harus luruskan substansinya apa penyampaian itu,” kata Amran dalam konferensi pers di Kementan Jakarta Selatan, Kamis (30/7).

Amran mengatakan pernyataan Prabowo tak boleh dipahami seolah-olah satu perusahaan penggilingan memperoleh keuntungan usaha hingga Rp2 triliun setiap bulan. Menurut dia, angka tersebut merupakan bagian dari perhitungan dugaan kerugian masyarakat akibat praktik penjualan beras premium yang tidak sesuai standar mutu.

“Yang dipertanyakan netizen yang Rp2 triliun ada di dalamnya sini. Ada satu grup itu untungnya Rp2 triliun. Jangan melakukan pengalihan isu dari penipuan, perampokan menjadi isu satu penggilingan Rp2 triliun,” ujar Amran.

[Gambas:Youtube]

Berasal dari dugaan penipuan mutu beras

Amran menjelaskan pihaknya menemukan banyak beras yang dijual sebagai beras premium tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia mencontohkan kadar beras pecah pada sejumlah sampel jauh melampaui batas maksimal untuk kategori premium. Namun, produk tersebut tetap dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.

“Yang terjadi adalah beras bukan premium, di bawahnya medium tapi dijual premium.

Clear

?” kata Amran.

Ia mengibaratkan praktik tersebut seperti menjual emas 18 karat dengan label emas 24 karat.

“Saya contohkan, dia menjual emas mengatakan 24 karat padahal 18 karat. Itu namanya apa? Penipuan ya?” ujarnya.

Menurut Amran, hasil penghitungan Kementan menunjukkan total kerugian akibat dugaan praktik tersebut berkisar Rp98 triliun atau mendekati Rp100 triliun. Di dalam angka itu terdapat dugaan keuntungan sekitar Rp2,08 triliun per bulan yang diperoleh satu grup perusahaan.

“Total kerugian Rp98 triliun kita hitung detail itu Rp99 kurang lebih Rp100 triliun. Di dalamnya Rp2 triliun satu perusahaan korporasi itu ada di dalamnya. Rp2 triliun per bulan berarti Rp2,08 triliun per satu perusahaan itu. Tentu tidak semuanya sama, tapi ada satu perusahaan seperti itu,” katanya.

Meski demikian, Amran meminta publik tidak terpaku pada besarnya nominal tersebut.

“Jangan fokus pada hitungannya, fokus pada kejahatannya. Jangan fokus pada angka tapi fokus pada kejahatannya,” tegasnya.

Amran mengaku perdebatan mengenai angka Rp2 triliun muncul karena banyak pihak hanya memperdebatkan besarannya, tanpa melihat konteks dugaan pelanggaran yang melatarbelakanginya.

Ia bahkan mengaku menerima telepon dari sejumlah pejabat yang mempertanyakan kemungkinan satu penggilingan memperoleh keuntungan sebesar itu.

“Ada pejabat yang telepon saya, ‘Pak Menteri, kok bisa? Kenapa bisa itu?’ Dia punya penggilingan 5 ton, 10 ton. Penggilingan besar itu 1.000 ton per hari. Jadi wajarlah netizen mengkritik karena pejabat saja ada yang tidak paham,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta perhatian publik diarahkan pada dugaan tindak pidana dalam tata niaga beras, bukan semata-mata pada angka yang disebut Presiden.

“Ini bukan keuntungan pabrik. Ini penipuan, titik. Jangan dipengalihan isu,” katanya.

Pernyataan yang diluruskan Amran merujuk pada pidato Presiden Prabowo saat peluncuran Kopdes Merah Putih pada Juli tahun lalu.

Saat itu, Prabowo mengatakan pemerintah tidak akan segan menindak penggilingan padi yang tidak mematuhi kepentingan negara. Ia bahkan menyatakan penggilingan yang melanggar dapat disita dan diserahkan kepada koperasi.

[Gambas:Photo custombloggertemplates]

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkap menerima laporan mengenai adanya penggilingan padi yang meraup keuntungan hingga sekitar Rp2 triliun per bulan. Pernyataan itu kembali ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Amran, substansi pernyataan Prabowo saat itu sebenarnya mengacu pada dugaan praktik penipuan mutu beras yang menyebabkan kerugian masyarakat, bukan keuntungan bisnis yang diperoleh secara normal.

“Kami bela Bapak Presiden maksudnya adalah Rp2 triliun itu. Bapak Presiden halus menyampaikan keuntungan. Pertanyaanku, kalau orang menipu keuntungan atau apa namanya? Penipuan kan? Buktinya menipu? Ini tersangka,” ujarnya.

Dalam paparannya, Amran juga mengungkap perkembangan penanganan perkara mafia pangan bersama Satgas Pangan Polri.

Menurut dia, hingga saat ini terdapat 38 perkara kasus beras sepanjang 2025 dengan 39 tersangka. Sebanyak 21 perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) dan memasuki tahap persidangan.

Selain menindak pelaku di luar pemerintahan, Kementan juga memproses pegawai internal yang terlibat penyimpangan.

“Kami tidak hanya bereskan mafia di luar karena itu perintah Bapak Presiden, tapi di dalam juga kami bereskan,” kata Amran.

[Gambas:Video custombloggertemplates]

Mentan Ditelpon Pejabat soal Penggilingan Beras Untung Rp2 T

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN:

1

2

Baca lagi: BI Perkuat Intervensi dan Atur Penerbitan SRBI demi Jaga Rupiah

Baca lagi: Terbukti Ampuh Turunkan Tekanan Darah, Apa itu Diet DASH?

Baca lagi: 5 Kesalahan Makan Telur yang Diam-Diam Bisa Ganggu Kesehatan